Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI

Tanggal 27 Maret 2013 Menteri Keuangan Mengesahkan PMK Nomor PMK-67/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dengan terbitnya PMK ini maka PMK Nomor 630/KMK.06/2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain-Lain di Lingkungan Departemen Pertahanan dan TentaraNasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Secara garis besar PMK-67/PMK.05/2013 ini sama dengan PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PMK ini mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN di lingkup Kementan dan TNI. Dengan hadirnya PMK ini maka pelaksanaan pencairan anggaran di lingkup Kementan dan TNI akan di daerahkan. Saat ini sedang dilakukan pembahasaan untuk DIPA Petikan Satker Daerah.

Pelaksanaan PMK-67/PMK.05/2013 direncanakan efektif mulai 1 Juli 2013. Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Perencanaan Pertahanan sedang melakukan langkah-langkah persiapan dalam rangka implementasi PMK ini agar dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Bagi Bapak/Ibu di daerah yang mendapat tugas menjadi Pengelola Keuangan Kementan dan TNI silahkan mempelajari PMK-67/PMK.05/2013 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencairan anggaran.

Sebelum melakukan pencairan anggaran, berikut ini adalah langkah-langkah persiapan yang perlu Bapak/Ibu lakukan :

1. Membuka Rekening Bendahara Pengeluaran
2. Menyampaikan SK dan spesimen Pengelola Keuangan
3. Menunjuk petugas pengantar SPM dan pengambil SP2D
4. Melakukan registrasi PIN PPSPM

Silahkan Download PMK-67/PMK.05/2013 dan Lampiran PMK-67/PMK.05/2013

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA