Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor (SEMENPAN No. 11 Tahun 2014)

Posted by Ben dahara Tuesday, 25 November 2014 0 comments
SEMENPAN No. 11 Tahun 2014  Tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor resmi dimuat di web menpan. Menjelang akhir tahun anggaran 2014, kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka penghematan anggaran belanja barang agar defisit anggaran tidak bertambah berat. 

Pembatasan kegiatan pertemuan / Rapat diluar kantor

Isi SEMENPAN No. 11 Tahun 2014

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan / Rapat Di Luar Kantor.


Menindak lanjuti perintah Presiden pada Sidang Kabinet Kedua pada hari Senin, tanggal 3 November 2014 dan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 10 tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara tanggal 4 November 2014, bahwa dalam rangka penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai khususnya yang terkait dengan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat diluar kantor, agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  1. Menyelenggarakan seluruh kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau dilingkungan instansi pemerintah lainnya, kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan instansi masing-masing atau instansi pemerintah lainnya.
  2. Menghentikan rencana kegiatan konsinyering/Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti: di hotel/villa/cottage/resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai.
  3. Penyelenggaraan seluruh kegiatan instansi pemerintah dengan menggunakan fasilitas di luar kantor, agar berakhir pada tanggal 30 November 2014.
  4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor di lingkungan Instansi masing-masing secara berkala setiap 6 bulan dan melaporkan kepada Kementerian PAN RB. 
  5. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Download SEMENPAN No. 11 Tahun 2014

http://adf.ly/ubFct

Download SEMENPAN No. 10 Tahun 2014 

http://adf.ly/ubFkJ

Selamat Bekerja
Salam Ben Dahara

Baca Selengkapnya ....

Perbaikan SILABI Saldo BKU Minus - Update Aplikasi SPM 2014 Versi 14.2.1

Posted by Ben dahara Monday, 24 November 2014 0 comments
Update Aplikasi SPM 2014 Versi 14.2.1 yang telah resmi di upload di web Perbendaharaan masih menyisakan beberapa permasalan. Salah satu permasalahan tersebut adalah Saldo BKU Minus, padahal seharusnya sudah sesuai. 

Berikut beberapa permasalahan pada update aplikasi SPM 14.2.1 yang sering dialami teman-teman :
  • Saldo BKU Minus
  • Penambahan dan pengurangan di LPJ kosong
  • Out Put tidak muncul saat rekam SPP
  • Tidak bisa isi nominal ketika pembuatan kontrak
  • Nama pejabat tidak muncul di BA

Jika ada yang mengalami masalah lain setelah melakukan update SPM versi 14.2.1, silahkan coba menggunakan perbaikan update SPM versi 14.2.1. Jangan lupa backup sebelum update..


Cara Install Perbaikan Update SPM 14.2.1 :
  • Klik kanan file perbaikan 
  • Pilih run as administrator
  • Klik Install
  • Klik Yes To All
Semoga berhasil
Selamat bekerja di akhir tahun anggaran 2014

Salam Ben Dahara

Baca Selengkapnya ....

Pedoman Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2014

Posted by Ben dahara Wednesday, 12 November 2014 0 comments


PER-37/PB/2014 Langkah-Langkah Akhir Tahun 2014
(klik gambar untuk memperbesar)

Download S-7638/PB/2104 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun Anggaran 2014

Download PER-37/PB/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014

Baca Selengkapnya ....

Update Aplikasi SPM 2014 Versi 14.2.1

Posted by Ben dahara Tuesday, 14 October 2014 21 comments
Perkembangan Update Aplikasi SPM 2014 Versi 14.2.1 terdiri dari :
  - Perbaikan Modul Silabi Pengeluaran
    # Perubahan posting rule Transaksi BPP
  - Perbaikan Modul Silabi Pengeluaran
    # Perbaikan posting rule
    # Perbaikan RUH Transaksi
    # Perbaikan Pembuatan Berita Acara
    # Perbaikan Cetak LPJ
  - Perbaikan Menu Catat Nomor SP2D
  - Perbaikan Menu Kontrak terkait penambahan jumlah termin
  - Perbaikan Menu Kirim Data SPM ke Silabi
  - Perbaikan Menu RUH SPP
  - Perbaikan perhitungan sisa UP/TUP

Sejak update spm 14.2.1 alur cetakan ada perubahan, sebelum rekam BA pilih pejabat dulu agar nama pejabat muncul saat dicetak. Hal ini untuk menyesuaikan dengan satker tni polri cetakan pejabat ada pangkatnya. Jadi teman-teman yang mengalami masalah nama pejabat tidak muncul di BA, solusinya pilih pejabat dulu lalu buat BA ulang.

Sebelum melakukan update jangan lupa untuk backup database dan aplikasi versi 14.2.1 !!

Ben sediakan 3 link download untuk menghindari lambatnya download karena banyak yang akses bersamaan. Silahkan pilih salah satu link yang lancar. Selamat bekerja..




 Download Cara Update Aplikasi SPM Versi 14.2.1
Download Template Lampiran


Jika ada yang mengalami masalah setelah melakukan update SPM versi 14.2.1, silahkan coba menggunakan perbaikan update SPM versi 14.2.1. Jangan lupa backup sebelum update..


Cara Install Perbaikan Update SPM 14.2.1 :
  • Klik kanan file perbaikan 
  • Pilih run as administrator
  • Klik Install
  • Klik Yes To All

Baca Selengkapnya ....

Pembayaran Kembali Retur SP2D Pada KPPN Piloting SPAN

Posted by Ben dahara Friday, 10 October 2014 0 comments

Pembayaran Kembali Retur SP2D Pada KPPN Piloting SPAN diatur dalam Peraturan Dirjen Pebendaharaan Nomor PER-30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Syarat-Syarat Permintaan Pembayaran Kembali Retur SP2D
Berdasarkan surat pemberitahuan retur dari KPPN, satker menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening (download versi Word) dengan dilampiri :
  1. SPTJM sesuai format pada Lampiran IV PER-30/PB/2014 (downlod versi Word)
  2. ADK untuk pendaftaran data supplier apabila Supplier belum pernah didaftarkan ke SPAN atau Data Supplier yang didaftrakan memerlukan perubahan pada nama bank dan/atau nomor rekening
  3. Surat Permintaan Perubahan Data Supplier apabila perubahan data supplier selain nama bank dan/atau nomor rekening sesuai format dalam lampiran V PER-30/PB/2014
  4. ADK perubahan data kontrak apabila perubahan data supplier mengakibatkan perubahan data kontrak yang telah didaftarkan di SPAN
Pembayaran kembali retur SP2D pada KPPN Piloting SPAN berbeda dengan KPPN Non SPAN. Jika pada KPPN Non SPAN pencairan kembali hanya berdasarkan surat ralat dari KPPN kepada Bank Operasional, pada KPPN Piloting SPAN pencairan kembali berdasarkan SP2D satker KPPN sebagai Kuasa BUN. Jadi alur pencairan kembali menjadi lebih panjang karena harus melalui tahap pembuatan SPP => SPM => SP2D.

Selain itu tahap pemberitahuan retur SP2D ke satker juga menjadi lebih lama karena Bank Operasional tidak langsung menginformasikan retur tersebut ke KPPN, tetapi menginformasikan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Selanjutnya Direktorat PKN yang akan menginformasikan ke KPPN. 

Jadi teman-teman perlu lebih berhati-hati dalam pengisian data suplier agar tidak terjadi retur yang mengakibatkan lambatnya pencairan dana ke rekening penerima.


Baca Selengkapnya ....
TEMPLATE CREDIT:
Ricky - Bamz | Copyright of Ben Dahara.