PMK-92/PMK.05/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji Bulan Ke 13 Tahun 2013

Posted by Unknown Thursday 27 June 2013 0 comments
PMK-92/PMK.05/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji Bulan Ke 13 Tahun 2013 sudah terbit TMT tanggal 25 Juni 2013. PNS yang sudah menantikan pembayaran gaji bulan ke 13 sejak adanya surat persiapan pembayaran gaji ketiga belas tahun 2013 dan disusul PP No. 48 Tahun 2013. Akhirnya kini pembayaran gaji 13 tahun 2013 sudah bisa dilakukan. Pengajuan SPM dan Penerbitan SP2D sudah bisa dilakukan sesuai TMT penerbitan PMK-92/PMK.05/2013.

Bagi PPABP jangan lupa untuk menggunakan update aplikasi GPP versi 21 Juni 2013. Kalo yang belum tahu cara membuat gaji 13 menggunakan aplikasi GPP, silahkan baca disini

 
Download  PMK-92/PMK.05/2013 
Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji Bulan Ke 13 Tahun 2013




Baca Selengkapnya ....

Update Aplikasi GPP 2013 Versi 21 Juni 2013

Posted by Unknown Monday 24 June 2013 0 comments
PP Nomor 48 Tahun 2013 tentang pembayaran gaji bulan ke 13 tahun 2013 sudah keluar, tinggal tunggu PMKnya terbit untuk mencairkan gaji ketiga belas tahun 2013. Untuk membuat daftar gaji ke 13 tahun 2013 harus menggunakan update aplikasi GPP versi 21 Juni 2013. Update ini merupakan penyempurnaan aplikasi GPP 2013 versi 14 Mei 2013.

File update aplikasi GPP 2013 versi 21 Juni 2013 dan petunjuknya ada di brankas Ben Dahara, silahkan di download.
Sebelum update jangan lupa dibackup dulu datanya ya..

Download update aplikasi GPP 2013 versi 21 Juni 2013
Download Petunjuk update 

Download Installer Aplikasi GPP 2013 




Baca Selengkapnya ....

PP Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pembayaran Gaji Ke 13 tahun 2013

Posted by Unknown Friday 21 June 2013 7 comments
Kabar gembira, yang dinanti suda tiba. PP Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pembayaran Gaji Ke 13 tahun 2013 sudah terbit. PP 48 Tahun 2013 bisa diambil di brankas Ben Dahara.
Download PP Nomor 48 Tahun 2013


Baca Selengkapnya ....

Cara Membuat Gaji Bulan Ke 13 Tahun 2013 di Aplikasi GPP 2013

Posted by Unknown 4 comments
Dalam rangka persiapan pembayaran gaji bulan ke 13 tahun 2013, kali ini Ben akan berbagi tentang cara membuat gaji bulan ke 13 tahun 2013 di aplikasi GPP 2013. Berikut langkah-langkah membuat gaji bulan ketiga belas tahun 2013 di aplikasi GPP 2013 :

  • Login aplikasi GPP 2013 dengan level user operator PPABP (sesuai user dan password yang sudah dibuat)
  • Masuk menu gaji dan sub menu proses perhitungan gaji. Maka akan muncul tayangan berikut

  1. Isi kode jenis gaji dengan 7 (Gaji ke-13)

Baca Selengkapnya ....

Pembayaran Gaji Bulan Ke 13 Tahun 2013

Posted by Unknown Wednesday 19 June 2013 0 comments
Kabar gembira bagi kita semua kita yang menantikan pembayaran gaji bulan ke 13 tahun 2013. Baru saja saya mendapatkan informasi bahwa Direktur Jenderal Perbendaharaan memberikan instruksi agar KPPN memerintahkan satker untuk mempersiapkan SPM pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas tahun 2013.

Sambil menunggu PP dan PMK tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ke 13 TA 2013 ditetapkan, Satker diminta untuk menyiapkan SPM Gaji Ke 13 Tahun 2013. Yang berha menerima dan komponen pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas tahun 2013 mengikuti ketentuan sebagaimana pemberian gaji ketiga belas tahun 2012.

Baca Selengkapnya ....

Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS)

Posted by Unknown Tuesday 18 June 2013 0 comments
Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) adalah kartu yang menunjukkan identitas petugas satuan kerja (satker) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Prosedur pembuatan KIPS ini diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cata Penerbitan SPM dan SP2D yang telah diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2011.

KIPS ini berfungsi sebagai pengenal petugas satker yang mengantar SPM dan mengambil SP2D. Tanpa KIPS ini petugas satker tidak akan dilayani di KPPN. Jumlah petugas satker yang ditunjuk oleh KPA maksimal 3 orang. Petugas yang ditunjuk harus berstatus sebagai PNS/CPNS dan memahami prosedur pencairan dana di KPPN.

Untuk mendapatkan KIPS, KPA membuat surat penunjukan petugas satker sesuai format di lampiran III PER-41/PB/2011. Surat peunjukan tersebut dilampiri fotocopy KTP/SIM/Identitas Lainnya dan foto berwarna terbaru ukuran 3x4.

PER-41/PB/2011 bisa diambil di brankas Ben Dahara. Silahkan ambil aja, brankas tidak dikunci. :):)




Download PER-41/PB/2011



Baca Selengkapnya ....

Mengamankan Data Aplikasi Bendahara Pengeluaran

Posted by Unknown Monday 17 June 2013 10 comments

Mengamankan data aplikasi bendahara yang sedemikian banyaknya sering kali dilalaikan oleh bendahara maupun operator. Pentingknya mengamankan data baru disadari saat aplikasi  maupun saat PC/Laptop rusak. Dimana faktor-faktor yang dapat menimbulkan kerusakan ini banyak, bisa dari virus, human error (kesalahan pengguna), kerusakan hardisk, dsb.

Untuk mengantisipasi kerusakan tersebut sebaiknya rekan-rekan rutin melakukan backup. Backup sebaiknya ditempatkan di media eksternal seperti flashdisk, eksternal harddisk, CD, email, dropbox, mediafire, dsb. Kenapa ke media eksternal ? Karena adanya resiko kerusakan hardisk PC/Laptop anda. Saat hardisk rusak maka hilang semua data anda.

Disetiap aplikasi yang harus dikelola bendahara pengeluaran diantaranya RKAKL, SPM, GPP, SAKPA, SIMAK BMN dan Persediaan telah disediakan menu backup. Keuntungan menggunakan menu backup dari aplikasi adalah ukuran file backup yang dihasilkan relatif kecil.

Baca Selengkapnya ....

Slide PER-22/PB/2013

Posted by Unknown Friday 14 June 2013 6 comments
Beberapa waktu yang lalu PER-22/PB/2013 sudah saya share dalam bentuk PDF peraturannya. Bagi rekan-rekan yang sering ngantuk baca peraturan, hehe... Ini saya share slide PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. Silahkan dipelajari..

Download Slide PER-22/PB/2013


Baca Selengkapnya ....

Prosedur Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan

Posted by Unknown Thursday 13 June 2013 1 comments
Prosedur Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran I PMK Nomor 57/PMK.05/2007 , dengan dilampiri Fotokopi DIPA dan Surat Pernyataan Penggunaan Rekening (format lampiran II PMK Nomor 57/PMK.05/2007).

Baca Selengkapnya ....

S-01222/AG/2013 Tentang Pengesahan Revisi Anggaran MA RI 2013

Posted by Unknown 0 comments
S-01222/AG/2013 Tentang Pengesahan Revisi Anggaran MA RI tanggal 07 Juni 2013. Revisi buka blokir Satker Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan satker lain lingkup Mahkamah Agung RI.

Download S-01222/AG/2013

Baca Selengkapnya ....

Penyesuaian Pagu DIPA Atas Setoran Pengembalian Belanja

Posted by Unknown Wednesday 12 June 2013 2 comments
Penyesuaian pagu DIPA atas setoran pengembalian belanja berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2013 tentang Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pada KPPN dan Satker Atas Setoran Pengembalian Belanja.

Dengan terbitnya PER-1/PB/2013 ini, pagu DIPA satker yang berkurang  akibat kesalahan dalam proses pencairan dapat dikembalikan lagi dengan cara menyetor pengembalian belanja ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). 

Alur dari penyesuaian pagu DIPA atas setoran pengembalian belanja sebagaimana diatur dalam PER-1/PB/2013 adalah sebagai berikut :

Baca Selengkapnya ....

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI

Posted by Unknown Tuesday 11 June 2013 2 comments
Tanggal 27 Maret 2013 Menteri Keuangan Mengesahkan PMK Nomor PMK-67/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dengan terbitnya PMK ini maka PMK Nomor 630/KMK.06/2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain-Lain di Lingkungan Departemen Pertahanan dan TentaraNasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Secara garis besar PMK-67/PMK.05/2013 ini sama dengan PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PMK ini mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN di lingkup Kementan dan TNI. Dengan hadirnya PMK ini maka pelaksanaan pencairan anggaran di lingkup Kementan dan TNI akan di daerahkan. Saat ini sedang dilakukan pembahasaan untuk DIPA Petikan Satker Daerah.

Baca Selengkapnya ....

Uraian SPM Sesuai PMK Nomor 190/PMK.05/2012

Posted by Unknown 18 comments
Format dan tatacara pengisian Surat Perintah Membayar (SPM) diatur pada lampiran XIII PMK Nomor 190/PMK.05/2012. Sebagian besar pengisian SPM masih sama dengan peraturan sebelumnya. Salah satu yang membedakan dengan peraturan sebelumnya adalah pada uraian SPM. Supaya tidak berlarut-larut menggunakan uraian lama, pada kesempatan ini akan saya berikan contoh penulisan uraian SPM sesuai PMK Nomor 190/PMK.05/2012
  1. SPM UP = Penyediaan Uang Persediaan
  2. SPM TUP = Penyediaan Tambahan Uang Persediaan
  3. SPM GUP = Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal/lain-lain*
  4. SPM GUP NIHIL = Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal/lain-lain*
  5. SPM PTUP = Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal/lain-lain*
  6. SPM Pengesahan = Pengesahan belanja barang/modal/lain-lain*
  7. SPM LS Honorarium = Pembayaran belanja pegawai/barang/modal/lain-lain* sesuai SK No.1/SK/2013 tanggal 10 Januari 2013

Baca Selengkapnya ....

Kegiatan Perayaan Keagamaan Di Biayai APBN

Posted by Unknown Monday 10 June 2013 2 comments
Assalamu'alaikum..
Apa kabar rekan-rekan bendahara ?
Semoga rekan-rekan senantiasa dalam kondisi yang baik dan sehat selalu..

Diantara kita sering bertanya-tanya tentang boleh tidaknya menggunakan dana APBN untuk kegiatan keagaaman. Misalnya untuk perayaan Isra' Mi'raj, Maulid Nabi dan sebagainya. Penggunaan dana APBN untuk kegiatan tersebut ternyata tidak diperbolehkan. 

Berikut ini adalah pertanyaan yang diajukan kepada tim helpdesk perbendaharaan dan jawabannya terkait hal tersebut.

yth. helpdesk perbendaharaan. Apakah boleh satker kami (kementerian agama) melaksanakan kegiatan bersifat perayaan seperti peringatan Maulid Nabi, dan bersifat lomba seperti lomba paduan suara gereja, MTQ, festival rebana dsb dibiayai dengan APBN? Atas penjelasannya disampaikan terima kasih
Jawaban :
Satker tidak dapat mengalokasikan kegiatan yang bersifat perayaan atau lomba kecuali yang mengemban tugas fungsi tersebut.
Semoga Bermanfaat

Baca Selengkapnya ....

Update Referensi SAKPA Versi 06.02

Posted by Unknown Friday 7 June 2013 0 comments

Update Aplikasi SAKPA Versi 05.003 Bulan Mei 2013 yang lalu ternyata mengakibatkan beberapa referensi hilang. Salah satu yang kami alami adalah hilangnya akun 524113 . Hal ini sempat membingungkan kami karena rekon pagu dengan KPPN menjadi tidak sama dan cetakan laporan relalisasi anggaran tidak sesuai karena pencaiaran akun 524113 tidak tercantum. Solusi sementara yang kami tembuh adalah melakukan downgrade aplikasi SAKPA ke versi sebelumnya.

Untuk mengatasinya sekarang sudah ada update Referensi SAKPA Versi 06.02 sehingga tidak perlu melakukan downgrade aplikasi SAKPA

Silahkan Download Update Referensi SAKPA Versi 06.02



Baca Selengkapnya ....

PER-22/PB/2013 Petunjuk Lanjutan Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Posted by Unknown 2 comments
PER-22/PB/2013. Sebagai petunjuk dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan tatacara pembayarannya, Dirjen Perbendahararaan menerbitkan PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. 

Pada PER-22/PB/2013 terdapat beberapa tambahan informasi penting. Salah satu yang menurut saya penting adalah adanya Form Bukti Kehadiran Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) jam, Monitoring Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan (PDJ) Bulanan, Monitoring Penerbitan Surat Tugas dalam Pelaksanaan PDJ. Dalam lampiran Perdirjen ini juga diberikan contoh kasus untuk memudahkan kita memahami peraturan ini

Untuk lebih detailnya silahkan Download Per-22/PB/2013


Baca Selengkapnya ....

Update Aplikasi SPM Versi 13.0.5

Posted by Unknown Wednesday 5 June 2013 4 comments
     Update Aplikasi SPM 13.0.5 terdapat perubahan :
  1. Perbaikan menu Transfer Pagu dan Revisi Pagu
  2. Perbaikan menu Cetak SPP
  3. Perbaikan menu Monitoring Data Kontrak terkait pesan 'too long for norevisi'
  4. Perbaikan menu Penyesuaian Realisasi Pada Pagu
     

Baca Selengkapnya ....

Download Aplikasi SIMAK 2013 (Versi Resmi)

Posted by Unknown Tuesday 4 June 2013 0 comments
Setelah beberapa waktu yang lalu Aplikasi SIMAK 2013 Versi Demo dikeluarkan. Sekarang Aplikasi SIMAK 2013 Versi Resmi sudah keluar. Silahkan download aplikasi dan petunjuknya di bawah :

Download Installer Aplikasi SIMAK 2013
Download Installer Database SIMAK 2013
Download Installer Migrasi SIMAK 2013
Download Petunjuk Instalasi
Download Petunjuk Migrasi dan Penyusutan

Apabila Aplikasi SIMAK 2013 dan Migrasi ini bermasalah, silahkan lakukan update SIMAK/Migrasi versi 13.1.2

Baca Selengkapnya ....
TEMPLATE CREDIT:
Ricky - Bamz | Copyright of Ben Dahara.